Tirani politik dan tirani agama, menurut Abdurrahman al-Kawakibi (w. 1320 H), adalah dua saudara yang saling menopang. Dalam kitabnya Ṭabā’i’ al-Istibdād wa Maṣāri’ al-Isti’bād, yang terjemahan Indonesianya berjudul Panduan Melawan Tirani, ia menggambarkan keduanya sebagai dua penguasa:
حاكمان؛ أحدهما في مملكة الأجسام والآخر في عالم القلوب
“Dua penguasa: yang satu bertakhta di kerajaan tubuh, yang lain di alam hati” (hlm. 27). Tirani politik membelenggu fisik rakyat. Tirani agama mematikan nalar mereka. Al-Kawakibi bahkan menyebut keduanya bersaudara, “ayahnya adalah penaklukan, ibunya adalah hasrat berkuasa.”
Bagaimana persekutuan itu bekerja? Menurut al-Kawakibi, penguasa yang zalim kerap menyandarkan perintahnya pada kaidah agama, supaya rakyat menerimanya tanpa bertanya dan berdebat (hlm. 30). Penguasa juga biasa merangkul “pelayan-pelayan agama” sebagai lingkaran dekatnya (hlm. 29). Dari sana lahir apa yang ia sebut fuqahā’ al-istibdād, ahli fikih yang melayani tirani.
Al-Kawakibi memberi contoh yang tajam. Ayat tentang ketaatan kepada ulil amri, para pemegang urusan (QS. an-Nisa’ [4]: 59) dikutip tanpa menekankan kata minkum, “dari kalangan kamu”, sehingga orang lupa bahwa penguasa yang zalim tidak otomatis wajib ditaati (hlm. 36). Kewajiban amar makruf nahi mungkar, yang menurutnya dimaksudkan untuk mengawasi dan mengoreksi penguasa, digeser menjadi urusan sebagian orang saja. Para penguasa pun disucikan dari tanggung jawab (hlm. 37).
Padahal, tegas al-Kawakibi, “tidak ada ruang untuk menuduh Islam mendukung tirani” (hlm. 35). Ia mengingatkan kisah Ratu Balqis yang bermusyawarah dengan para pembesarnya, serta ucapannya yang diabadikan Al-Qur’an: “Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina” (QS. an-Naml [27]: 34; hlm. 34).
Analisis ini menemukan gema dalam pemikiran filsuf Prancis Michel Foucault. Dalam Discipline and Punish, Foucault menulis bahwa kuasa dan pengetahuan saling mengandaikan: tidak ada relasi kuasa tanpa pembentukan bidang pengetahuan yang menyertainya. Dalam bahasa kita, siapa yang menguasai tafsir ikut menguasai kepatuhan. Itulah yang dibongkar al-Kawakibi seabad sebelumnya.
Bila dibaca untuk hari ini, persekutuan itu bisa lebih luas. Setidaknya ada empat unsur yang daya rusaknya berlipat ganda bila bersekutu dalam keburukan: penguasa yang memegang kebijakan, agamawan yang memegang legitimasi, pemilik modal yang memegang sumber daya, dan figur publik yang memegang perhatian massa. Masing-masing bisa menjadi sumber kebaikan. Namun, ketika keempatnya saling menutupi kesalahan, kritik mudah dicap sebagai pembangkangan, bahkan dosa.
Karena itu, suara mahasiswa dan masyarakat sipil yang turun ke jalan pada 20 dan 28 Oktober 2026, dengan tuntutan mulai dari penanganan kebakaran hutan hingga pemberantasan korupsi (Katadata, 20/10 dan 28/10/2026; Gebrak.id, 27/10/2026), patut dibaca dengan kacamata ini. Mereka sedang menjalankan fungsi pengawasan yang, menurut al-Kawakibi, memang menjadi ruh amar makruf.
Al-Kawakibi menutup analisisnya dengan harapan: “Memperbaiki agama adalah jalan termudah, terkuat, dan terdekat menuju perbaikan politik” (hlm. 31). Tugas kita adalah menjaga agar dalil tetap menjadi cahaya bagi nalar, bukan tirai yang menutupi kezaliman. Wallahu a’lam.
Khoirul Muhtadin, M.Ag, dosen Ilmu al-Qur’an dan Tafsir di Institut As-Syifa Subang dan Ustadz di Cariustadz
Tertarik mengundang Khoirul Muhtadin, M.Ag.? Silakan klik disini
